Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum serta Tata Kelola Jalan Daerah dalam Mendukung Program Zero ODOL pada 10 Juli 2025 lalu.
Program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghilangkan praktik transportasi logistik kelebihan muatan dan modifikasi dimensi tidak sesuai standar. Zero ODOL juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan mewujudkan persaingan usaha angkutan barang yang lebih sehat dan adil.
“Pentingnya untuk memperkuat sinergi antarsektor dan antarinstansi dalam pelaksanaan tugas, menggali peluang dan inovasi, serta menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya target nasional untuk mewujudkan transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkelanjutan dengan penghapusan kendaraan ODOL,” jelas Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Hery Sasongko dalam siaran pers.
Program Zero ODOL merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkeselamatan, baik bagi pengemudi angkutan barang maupun pengguna jalan lainnya. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pembenahan tata kelola jalan daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemanfaatan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Weigh in Motion (WIM) juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Kesadaran dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha dan pengemudi angkutan logistik, menjadi kunci keberhasilan program ini. Zero ODOL bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi program keselamatan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan publik yang lebih luas.
”Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendengar dan menampung aspirasi dari seluruh pihak, termasuk dunia usaha, asosiasi transportasi, dan masyarakat sipil, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara ketertiban regulatif dan keberlanjutan ekonomi akan menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan Zero ODOL di masa mendatang,’ ungkapnya.
FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum serta Polri.
