Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) mengapresiasi langkah berani Kementerian Keuangan dalam memberantas impor ilegal di pelabuhan. Kebijakan tersebut menandai babak baru reformasi tata niaga Indonesia. Bagi pelaku usaha logistik, kebijakan ini bukan sekedar upaya penegakan hukum, melainakn sinyal kuat bahwa pemerintah serius menata ulang sistem logistik nasional agar lebih transparan, efisien dan berkeadilan.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) menegaskan, dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menilaua pemberantasan impor ilegal bukan hanya soal kepabeanan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan dunia usaha serta memperbaiki tata kelola logistik yang selama ini menjadi titik rawan kebocoran.
“Pelabuhan adalah gerbang utama perdagangan global. Setiap celah dalam arus masuk barang bisa berdampak besar bagi industri nasional.”kata Yukki dalam siaran pers (4/11). Impor ilegal yang lolos di pintu masuk, lanjutnya, bukan sekedara menggerus penerimaan negara, tetapi juga menghancurkan daya saing industri dalam negeri dan UMKM.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten mutlak diperlukan bukan hanya terhadap pelaku usaha yang melanggar. Tetapi juga terhadap oknum aparat yang ikut bermain.”Tanpa efek jeara, praktik lama akan terus berulang dengan modus baru,”imbuhnya.
Diketahui, dara Kementerian Keuangan menunjukkan, sepanjang 2024 impor ilegal didominasi oleh komoditas tekstil dan produk tekstil senilai Rp4,6 triliun. Dampaknya, banyak pabrik tekstil lokal tertekan, bahkan terpaksa melakukan PHK akibat serbuan produk ilegal berharga murah.
Kondisi ini menegaskan bahwa impor ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi makro, melainkan juga masalh sosial dan ketenagakerjaan yang mengancam keberlangsungan industri padat karya. Untuk memutus rantai praktik ilegal tersebut, kalangan logistik mendorong pengawasan pelabuhan yang lebih modern dan berbasis teknologi.
