Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mendorong sinergitas Pemerintah Provinsi se-Sumatera dalam peningkatan kesiapan impelementasi kebijakan penghapusan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (Zero ODOL).
“Sumatera merupakan koridor logistik utama Indonesia bagian barat. Arus barang dari pelabuhan, kawasan industri, dan pusat pertanian sangat padat, dan sebagian besar masih mengandalkan moda transportasi jalan. Namun di sisi lain, praktik Over Dimension dan Over Loading (ODOL) masih banyak ditemukan, menyebabkan kerusakan jalan, meningkatnya angka kecelakaan, serta biaya logistik yang tidak efisien.” ungkap Staf Khusus Menko Polkam Bidang Kamtibmas, Victor Siagian pada Rapat Koordinasi Sinergitas Kesiapan Penerapan Program Zero ODOL di Wilayah Sumatera di Novotel Lampung dikutip dari laman resmi(6/11).
Kemenko Polkam dalam kesempatan ini turut mengundang Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Korlantas Polri selaku narasumber dalam acara tersebut.
Pemerintah telah mencanangkan serangkaian kebijakan dan strategi penanganan Zero ODOL yang dilaksanakan melalui 9 Rencana Aksi Nasional yang disusun bersama antar Kementerian/Lembaga serta melibatkan stakeholder terkait dengan transportasi dan logistik yang nantinya akan dimuat dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.
Dengan strategi ini diharapkan kebijakan dari Zero ODOL tidak lagi dilaksanakan secara sektoral melainkan harus secara bersama dilaksanakan dan dikawal oleh seluruh unsur pemerintahan yang saling mendukung dan bersinergi.
Keberadaan kendaraan ODOL merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, menimbulkan kerusakan infrastruktur yang biaya perbaikannya ditanggung oleh pemerintah, serta menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi bagi masyarakat sehingga penanganan tegas dan langkah konkrit dalam penanganan kendaraan ODOL sangat diharapkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Bengkulu, serta jajaran Forkopimda Provinsi se-Sumatera, membahas kebijakan dan rencana strategi Pemerintah dalam penghapusan kendaraan ODOL serta kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan kendaraan ODOL.
