Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (06/06). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional dan optimalisasi pelayanan kepabeanan di tengah tren peningkatan volume impor dalam beberapa waktu terakhir, serta memastikan agar langkah-langkah percepatan penanganan dapat segera dilakukan.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diterimanya mengenai lonjakan jumlah dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.
“Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, sejumlah perbaikan telah dilakukan oleh instansi terkait sehingga jumlah dokumen yang tertunda mulai berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500. Namun demikian, pemerintah menilai langkah tambahan masih diperlukan agar proses pelayanan kembali normal.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Menkeu meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat kapasitas layanan dengan menambah personel dan memperpanjang jam operasional. Petugas di lapangan diminta bekerja secara penuh selama 24 jam dengan sistem beberapa shift hingga jumlah antrean dapat kembali ke tingkat normal.
“Saya minta ditambah personelnya. Mereka harus bekerja 24 jam dengan dua shift atau lebih sampai jumlah antrean turun kembali ke level normal, sekitar 500,” tegasnya.
Selain persoalan kapasitas pelayanan, Menkeu juga menemukan adanya kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan namun tidak segera dikeluarkan oleh importir. Akibatnya, barang-barang tersebut tetap menumpuk di area pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.
Menkeu menilai praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kepadatan di pelabuhan. Sejumlah importir diduga memilih membiarkan barang berada di kawasan pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar pelabuhan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan regulasi guna memberikan disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan. Menkeu telah meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyiapkan skema pengaturan yang adil, tidak memberatkan pelaku usaha, dan masih berada dalam batas waktu wajar.
“Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar,” ujarnya.
Menkeu menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk memberikan beban tambahan kepada dunia usaha, melainkan memastikan pelabuhan dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul logistik nasional. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang mendorong kenaikan impor harus diimbangi dengan kelancaran layanan logistik agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi dunia usaha.
“Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal,” kata Menkeu.
Kementerian Keuangan memastikan akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok dan menyiapkan langkah-langkah tambahan, termasuk redistribusi sumber daya manusia dari kantor-kantor lain apabila diperlukan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan dwelling time dan menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan baku yang dibutuhkan sektor industri nasional.
