Revisi PPKM Darurat, Satgas Covid-19: Sektor Kritikal Boleh WFO 100 Persen

By TransGO 09 Jul 2021, 12:00:00 WIB Logistik
Revisi PPKM Darurat, Satgas Covid-19: Sektor Kritikal Boleh WFO 100 Persen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan kerja dari kantor atau work from office (WFO) selama PPKM Darurat. Keputusan ini ditetapkan setelah pemerintah mencermati berbagai masukan dan hasil pemantauan selam PPKM berlangsung.

"Pemerintah memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan WFO," ujar Wiku Adjisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam konferensi pers daring lewat YouTube Sekretariat Presiden (8/7).

Pertama, pada sektor kritikal, terutama pada sektor yang bergerak di bidang kesehatan, dan keamanan, WFO dapat dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat. Di bidang energi, logistik, makanan, minuman, petrokimia, bahan bangunan, objek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar

Baca Lainnya :

Maka aktivitas produksi, konstruksi, atau pelayanannya dapat beroperasi maksimal 100 persen.Sementara itu, untuk kegiatan kantor pendukung dari bidang-bidang di atas operasionalnya dapat menerapkan WFO maksimal 25 persen.

 "Selanjutnya, untuk sektor esensial seperti bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan serta industri orientasi ekspor dapat melakukan WFO maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat," tutur Wiku.

Khusus untuk industri orientasi ekspor, wilayah perkantoran pendukung operasionalnya hanya dapat melakukan WFO maksimal untuk 10 persen staf. Sedangkan untuk sektor non esensial tetap diwajibkan melakukan WFH (kerja dari rumah) 100 persen.

Terkait penyesuaian ini pemerintah meminta agar dapat dipatuhi sepenuhnya. Dengan begitu, mobilitas di masa PPKM darurat ini dapat terus ditekan dan penularan Covid-19 di masyarakat bisa semakin menurun. . Wiku menambahkan, bagi siapa saja yang melanggar aturan penyesuaian ini akan ditindak secara tegas bahkan sampai dicabut izinnya.

Teks: Redaksi

Foto: BNPB




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment