Penyitaan Truk karena Terlambat Ujir KIR Tak Punya Dasar Hukum

By TransGO 23 Sep 2021, 09:00:00 WIB Opini
Penyitaan Truk karena Terlambat Ujir KIR Tak Punya Dasar Hukum

Jaminan laik jalan kendaraan niaga yang ada di jalan memang sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berupa uji KIR (uji berkala). Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pada pasal 53 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.

Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (vide Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009).

Baca Lainnya :

Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi: susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; dan rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya (vide Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009).

Sedangkan pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi: emisi gas buang Kendaraan Bermotor; tingkat kebisingan; kemampuan rem utama; kemampuan rem parkir; kincup roda depan; kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; akurasi alat penunjuk kecepatan; dan kedalaman alur ban vide Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009).

Selain UU Nomor 22 Tahun 2009, aturan mengenai uji KIR juga dipertegas lagi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).

 Pada Pasal 5 dijelaskan kapan waktu yang diwajibkan untuk melakukan uji kir atau uji berkala, yakni satu tahun setelah mendapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Surat keterangan lulus uji kir ini hanya berlaku untuk enam bulan. Jadi, setiap tahunnya wajib melakukan dua kali uji kir.


Pengaturan Pelanggaran Terhadap Uji KIR Dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 Melampaui UU Nomor 22 Tahun 2009

Sebagai pelengkap aturan, pemerintah telah memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Meninggalkan kewajiban untuk melakukan uji Kir dapat dikenakan sanksi, seperti dinyatakan pada Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

 Selain itu Pasal 288 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan: a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; c. fisik Kendaraan Bermotor; d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. izin penyelenggaraan angkutan (vide Pasal 3 PP Nomor 80 Tahun 2012 juncto Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009).

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah (vide Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009)

Terkait kewenangan Penyidik Kepolisian memang Pasal 260 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

 Sedangkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (vide Pasal 262 ayat (1) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2009).

Namun pada Pasal 32 ayat (1) huruf f juncto Pasal 32 ayat (6) huruf c PP Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, maka Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 3 PP Nomor 80 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan PP tersebut Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penulis, Pasal 32 ayat (1) huruf f juncto Pasal 32 ayat (6) huruf c PP Nomor 80 Tahun 2012 tersebut telah melampaui pengaturan Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2009.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mendapatkan perluasan kewenangan melalui PP Nomor 80 Tahun 2012 untuk menyita dapat melakukan penyitaan atas Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.

Padahal Pasal 262 ayat (1) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2009 hanya memberikan kewenangan terhadap  Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, bukan menyita Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu tidak punya wewenang untuk menangkap kendaraan bermotor di jalan, apapun itu bentuknya, terkecuali memang dilakukan dalam operasi gabungan bersama kepolisian.

Selain itu, menurut penulis sanksi terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 dengan melakukan penyitaan atas Kendaraan Bermotor telah melampaui Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009.

Kebijakan PP Nomor 80 Tahun 2012 tersebut sangat irasional, karena misalnya bilamana kendaraan niaga terlambat uji KIR 2 atau 3 hari, sehingga secara tidak langsung juga dianggap melakukan pelanggaran persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, lantas apakah dilakukan penyitaan atas Kendaraan Bermotor tersebut, padahal Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 hanya mengamanatkan sanksi administratif yaitu denda.

 Lantas apa yang menjadi patokan penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan bagi Kendaraan Bermotor, sehingga dapat dilakukan penyitaan Kendaraan Bermotor. PP Nomor 80 Tahun 2012 tidak menjelaskan secara detail sanksi tersebut ditujukan: apakah bagi pemilik yang terlambat uji KIR atau bagi pemilik yang tidak memiliki bukti lulus uji KIR sama sekali atau bagi pemilik KIR palsu ataukah bagi ketiganya.

Dalam hal ini pengaturan dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 terkait penindakan penyitaan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan bagi Kendaraan Bermotor tersebut terkesan masih ambigu, sehingga pelaksanaannya dapat berpotensi sebagai tindakan aparatur yang sewenang-wenang atau diskresi yang melanggar hukum (UU Nomor 22 Tahun 2009).

Oleh sebab itu, pemerintah perlu merevisi PP Nomor 80 Tahun 2012 dan menyesuaikannya dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait penindakan penyitaan Kendaraan Bermotor yang melanggar persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.

 

Penulis: Chandra Budiwan ***

Foto: Dok. Pribadi

 

***

Ketua Umum Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) DPD  Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

 

 

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment