Pengemudi Truk Wajib Melek Aturan dan Berhak Tolak Muatan ODOL

By TransGO 26 Agu 2021, 16:00:00 WIB Opini
Pengemudi  Truk Wajib  Melek Aturan  dan Berhak Tolak Muatan ODOL

Temuan Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia (HPPI), sejumlah pengemudi angkutan barang hingga kini masih minim pengetahuannya tentang informasi yang tercantum dalam BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) maupun stiker yang menempel di samping kendaraannya. Paling menonjol adalah pengemudi masih belum bisa membedakan antara Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

Sebagian para pengemudi kurang begitu memahami makna catatan yang tertuang di tanda samping kendaran maupun di BLUE. Bahkan ketika ditanya tentang JBI atau JBB rata-rata mereka tidak memahaminya padahal sehari-hari kendaraan itu dioperasikan.

Diketahui, seperti yang tertera di BLUE maupun di stiker yang tertempel di kendaraan, tercantum informasi berat total kendaraan atau Gross Vehicle Weight (GVW). Terdapat dua versi yang dikenal, yaitu versi Agen Pemegang Merek (APM) atau pabrikan kendaraan dan  versi pemerintah yang diawasi oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan di daerah.

Baca Lainnya :

Berat total kendaraan versi APM, sebatas berat total kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan murut rancangan APM atau dikenal dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB). Sementara versi pemerintah, berat total kendaraan yang diizinkan untuk melewati kelas jalan tertentu dengan berdasarkan kekuatan jalan serta dimensi dan kekuatan sumbu roda atau dikenal dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

Satu hal lagi informasi yang wajib diketahui di dalam BLUE adalah tentang Muatan Sumbu Terberat (MST). MST merupakan jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan dan telah diatur oleh pemerintah lewat Kelas Jalan I dan II (10 ton) serta Kelas Jalan III (8 ton). Mengacu ketentuan JBI, maka jumlah berat yang diizinkan semakin besar kalau jumlah sumbu kendaraan semakin banyak.

Kelas jalan sendiri merupakan pengelompokkan suatu ruas jalan berdasarkan atas muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor yang diijinkan melintas. Pengelompokkan jalan telah diatur detail dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19 Ayat 12, berikut ketentuannya:

-          Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

-          Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkuangan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran bak tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mmm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

-          Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000, ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton.

 

Pahami Aturan Teknis dan Sanksinya

Merujuk aturan di atas, pelanggaran terhadap dimensi mengakibatkan pengangkutan barang dalam jumlah berlebihan atau melebihi JBI, Selama ini, terjadi anggapan bahwa tinggi bak muatan untuk mengangkut barang curah bisa lebih tinggi dari bak muatan. Sementara untuk kargo umum, terutama mobil barang bak muatan terbuka yang terbuat dari kayu biasanya ditambah teralis agar bisa muat lebih banyak.

          Padahal, semua tahu dampak muatan lebih dan overdimensi membuat kerusakan jalan semakin meningkat. Terjadinya kecelakaan yang diakibatkan dari muatan lebih sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Ditambah umur kendaraan baran jadi lebih pendek dikarenakan muatan yang melebihi dari kemampuannya. 

Meski begitu, berdasarkan ketentuan yang ada, pengemudi perlu memahami bahwa batasan kelas jalan bukanlah tonase atau beban kendaraan, tetapi Muatan Sumbu Terberat. Misalnya, truk dengan berat total 40 ton masih bisa menggunakan jalan berkonfigurasi MST 10 ton atau 8 ton.

Selain itu, pengemudi juga perlu memahami beberapa regulasi penunjang tentang muatan kendaraan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Terdapat dua pasal sekaligus yang membahas muatan kendaraan, yakni Pasal 55 ayat 3a dan Pasal 57 ayat 1.

Termasuk, perihal tanggung jawab permasalahan muatan berlebih pun wajib diketahui pengemudi, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 than 2014 Pasal 60. Disebutkan bahwa, selain pengemudi, terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan pihak yang bertanggung jawa adalah perusahaan angkutan.

Dari berbagai hal aturan muatan ankutan barang, satu hal ketentuan yang wajib pengemudi adalah sanksi pelanggar muatan berlebih. Sebab, segala bentuk pelanggaran muatan kendaraan telah ada sanksinya dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disebutkan pada Pasal 287 ayat (1);

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu-lintas atau marka jalan dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500. 000 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 307

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)”

Semua aturan di atas harus dipahami oleh para pengemudi. Agar mereka bisa tahu berapa daya angkut maksimum kendaraan yang dioperasikan dan bagaimana akibatnya kalau ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut terhadap daya dukung jalan. Terhadap kekuatan komponen dari kendaraan, dampak fatalitas yang bisa terjadi karena memaksakan kendaraan yang sarat muatan berlebih.

 

Berkompeten dan Tersertifikasi

Selain itu sebagaimana peraturan Kepolisian Negara  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan SIM (Surat Izin Mengemudi), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Peraturan Pemerintah 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di bidang Perdagangan Jasa.

Ditambah merujuk Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, semua pengemudi wajib mendapatkan pendidikan dan latihan melalui sekolah mengemudi yang terakreditasi dan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahapan itu dilakukan sebelum masuk melalui uji SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian  Negara Republik Indonesia.

Pendidikan dan latihan tersebut antara lain mendapatkan wawasan tentang defensive driving, safety driving,pengetahuan tentang aturan dan ketentuann yang berlaku di jalan ,tata cara membawa kendaraan angkutan barang,beserta muatanmya,wawasan pemuatan barang, perbandingan daya angkut muatan dengan kemdaraan yang dioperasikan, wawasan tentang kelas jalan dan lain-lain.  

Jadi seorang pengemudi tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang muatan karena hanya menjalankan tugas perusahaan angkutan barang. Pengemudi adalah orang-orang profesional dan terlatih (Kompeten).  

Pengemudi memiliki tanggung jawab  besar terhadap keselamatan, maka dari itu seorang pengemudi berhak menolak kepada perusahaan jika membawa kendaraan yang melebihi kapasitas daya angkut, membawa kendaraan yang tidak laik jalan dan membawa muatan yang over dimensi dan over loading. 

 

Penulis: Eddy Suzendi **

Foto: Dok. Pribadi

 

**

Ketua Harian Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia (HPPI) sekaligus Asesor Uji Kompeten BNSP. Saat ini juga terlibat di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Global Transportasi Indonesia (TGI). Dimana LSP ini pada 2018 lalu mendapatkan permintaan perusahaan transportasi asal Polandia untuk menyediakan sekitar tenaga 15 sopir truk.

 

Facebook: Eddy Suzendi

Email: eddypkb@yahoo.co.id

Nomor Ponsel: 081223523512




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment