- Pemerintah Pastikan Jalan Nasional dan Jalan Tol Siap Pakai Jelang Mudik Lebaran 2023
- Rayakan Hari Jadi ke-8, Lionel Group Berkomitmen Tingkatkan Layanan Pengiriman
- Jokowi Resmikan Beroperasinya Jalur Kereta Api Makassar-Parepare antar Maros-Barru
- Pameran Hyundai Serentak di 3 Kota, Promo Cicilan Mulai dari Rp1.900.000 per Bulan
- Promo Suzuki Spesial Ramadhan untuk ASN – Pegawai BUMN, DP 10% dan Cicilan hingga 7 Tahun
- All-New Kijang Innova Zenix Hybrid Sabet Penghargaan Jadi Car of The Year 2023
- Menhub: Diperkirakan 123 Juta Orang akan Mudik pada Lebaran 2023
- White Horse Bukukan Pendapatan Rp 183 miliar Selama 2022, Melonjak Sebesar 96%
- Hino Siapkan 15 Titik Layanan Servis di Jalur Mudik Sumatera dan Jawa
- JNE Bagi-Bagi Takjil dan Beragam Promo Selama Ramadhan 2023
Pemerintah Harus Jadi Konsolidator Integrasikan NLE dengan Startup Logistik

Indonesian Logistics
Community (ILC) menilai pemerintah hendaknya mampu
menjadi konsolidator dengan mengkolaborasikan seluruh perusahaan startup logistik buatan anak bangsa.
Khususnya untuk bersama ikut serta mensukseskan INPRES Nomor 5 Tahun 2020 atau NLE
(National Logistics Ecosystem).
Bukan malah ikut-ikutan
mendirikan perusahaan startup BUMN
tandingan agar iklim usaha semakin bergairah. Pemerintah cukup mengumpulkan dan
mensinergikan seluruh elemen perusahaan startup
logistik.
Mulai dari startup angkutan barang, pergudangan, kepelabuhanan
sampai ke sistem transaksi pembayaran atau sering disebut FINTECH (Finacial
technology). Tapi sebenarnya, apa permasalahan yang ada di perusahaan startup
logistik pada umumnya dan pemerintah bisa
turut terlibat mengatasinya?
Baca Lainnya :
- Tol Serpong Tembus Cinere pada Oktober 2021, Akan Terkoneksi Tol Cinere - Jagorawi0
- Persaingan Kian Sengit, J&T Express Segera Luncurkan Perusahaan Baru Khusus Kargo0
- Pasca Rombak Jajaran Direksi, Kini Garuda Indonesia Kian Serius Andalkan Bisnis Kargo0
- Buka-Bukaan Kemenhub Ungkap Tiga Alasan Rumitnya Implementasi Multimoda 0
- Volume Layanan Kargo Angkasa Pura I Merosot 10 Persen Selama PPKM Darurat0
Berikut petikan wawancara eksklusif bersama Teguh Siswanto, Chairman Indonesian Logistics Community (ILC).
Upaya penataan logistik terus diupayakan pemerintah salah satunya melalui INPRES Nomor 5 Tahun 2020. Apa komentar Anda?
Jika kita melihat ongkos logistik di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara tetangga sebut saja Thailand, Vietnam atau Singapura. Tentunya kita juga harus apple to apple karena Indonesia adalah negara Kepulauan dengan 17.000 pulau lebih tentunya bukan hal yang mudah untuk menurunkan ongkos logistik.
Butuh kerja keras banyak pihak dan dimotori
oleh pemerintah sebagai regulator. Hadirnya INPRES Nomor 5 Tahun 2020
seharusnya mampu untuk mensimplifikasikan dan memangkas berbagai perizinan yang
dianggap memperlambat kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen dengan
memanfaatkan teknologi informasi .
2.
Sepesifiknya, apa pentingnya INPRES Nomor 5 Tahun 2020 bagi startup logistik?
Hadirnya INPRES Nomor 5 Tahun 2020 adalah berita baik bagi startup logistik asli dalam negeri. Diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi, berkolaborasi bersama sama menciptakan grand design system teknologi informasti yang terintegrasi secara end-to-end. Sehingga kita memiliki big data yang memudahkan seluruh berkepentingan untuk saling evaluasi,.
Menghilangkan repetisi dan duplikasi aturan
demi terciptanya harmonisasi kebijakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing masing. Dalam rangka menekan
ongkos logistik dan melakukan penataan Ekosistem Logistik Nasional, memperbaiki
iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Solusi yang diharapkan dari pemerintah terkait kebijakan angkutan barang yang langsung berpengaruh terhadap produktivitas bisnis startup logistik?
Para pelaku bisnis startup atau kita sebut pelaku UMKM ekonomi digital umumnya mengawali bisnisnya dengan modal pas-pasan. Hasil survei saya ke beberapa daerah (d iluar Jakarta) banyak sekali ide ide brilliant yang akhirnya kandas karena keterbatasan akses sumber pendanaan (investasi).
Serta kurangnya campaign akses permodalan dari pemerintah. Beberapa yang bertahan akhirnya justru mendapatkan pendanaan dari asing dan bukan dari pemerintah melalui perusahaan perusahaan BUMN-nya.
Solusinya, pemerintah perlu aktif melakukan campaign terkait pelatihan dan mentoring perusahaan perusahaan startup logistik tidak hanya di Jakarta. Namun juga di berbagai daerah, agar terjadi desentralisasi teknologi sampai ke daerah di seluruh pelosok Indonesia.
Konkritnya bentuk kolaborasi yang perlu dilakukan antara pemerintah, startup logistik atau pihak lain?
Pemerintah hendaknya mampu menjadi konsolidator dengan mengkolaborasikan seluruh stakeholder perusahaan startup logistik buatan anak bangsa untuk bersama sama ikut serta mensukseskan INPRES Nomor 5 Tahun 2020 atau NLE (National Logistics Ecosystem).
Tidak ikut ikutan mendirikan perusahaan startup BUMN tandingan agar iklim usaha semakin bergairah. Bisa kita bayangkan bila pemerintah bersinergi dan berkolaborasi dengan swasta lokal dalam membangun ekosistem logistik berbasis digitalisasi.
Di sana pemerintah hanya tinggal mengumpulkan
dan mensinergikan seluruh elemen perusahaan stratup
logistik mulai dari startup angkutan
barang, pergudangan, kepelabuhanan sampai ke sistem transaksi pembayaran atau
sering disebut FINTECH (Finacial technology), digabungan lagi dengan perbankan.
5.
Sebenarnya
kemudahan atau insentif apa yang dibutuhkan startup
logistik hari ini?
Kemudahan perizinan dan bantuan perpajakan. Perusahaan startup logistik adalah perusahaan teknologi
informasi (TI) yang mengkonsentrasikan bisnis tekhnologinya di sektor Logistik.
Bukan perusahaan logistik konvensional dengan kepemilikan armada. Lalu, dibutuhkan
perbaikan Infrastruktur.
Meningkatkan akses
broadband di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti diketahui sinyal telepon
seluler milik sopir truk dan signal GPS pada truk sangat bergantung kepada hal
ini. Jika sinyal lambat atau bahkan banyak daerah yang masih sering ditemui *BLANK
SPOT* tentunya hal ini akan menghambat sistem
informasi teknologi.
Kemudian,membantu mempercepat alih teknologi. Diharapkan implementasai sistem
National Logistics Ecosystem (NLE) atau yang akrab kita sebut Ekosistem
Logistik Nasional yang dapat cepat
terealisasi secara optimal.
Sehingga seluruh stakeholder terkait bisa dipaksa, terpaksa dan biasa menggunakan single platform yang saling terkoneksi dan nantinya tercipta sistem yang transparan dan berkesinambungan.
6.
Kondisi pandemi Covid-19 mengubah rencana bisnis, apa yang
perlu diubah dengan kondisi market
sekarang?
Memang perlu maping market. Startegi penjualan dalam waktu dekat adalah memetakan
ulang target pasar dengan situasi pandemi sesuai dengan visi perusahaan.
Contohnya, kita harus pandai membaca tren pasar, Fast Moving dan Slow Moving enam
bulan kedepan, serta peta geografis pergerakan arus barang.
7.
Apakah segmen UMKM
cukup menarik untuk dilirik?
Perusahaan startup logistik sudah seharusnya mulai
memperhitungkan sektor UMKM sebagai salah satu potensi pasar yang luar biasa
besar. Seperti diketahui bisnis logistik pada sektor UMKM masih tetap seksi,
pelajaran krisis tahun 1998 UMKM adalah bumper
ekonomi nasional.
8.
Kecepatan dalam eksekusi tuntutan pasar apa juga menjadi
kunci untuk bisa bertahan?
Betul. Mengerti mengeksekusi tuntutan pasar, apa, dimana, kapan dan kenapa? Ingat pasar selalu menghendaki ketepatan, kecepatan dan transparansi data, semuanya ingin memiliki standart service yang baik.
Dan kita dituntut untuk merubah konsep economic of skill menjadi economic of speed. Di semua jenis kegiatan, baik itu di bidang industri, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, maupun oil and gas.
Dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan startup logistik, mana yang patut jadi prioritas?
Karyawan adalah aset
terpenting perusahaan startup. Seperti diketahui bahwa kondisi pandemi mengharuskan
kita melek teknologi dan sudah seharusnya perusahaan startup logistik yang berbasis digital mewajibkan seluruh
karyawannya melek teknologi. Bila diperlukan untuk restrukturisasi lakukan
rotasi, mutasi, demosi atau merumahkan karyawan yang disesuaikan dengan
kompetensi karyawan dan strategi penjualan saat itu.
Soal keuangan perusahaan bagaimana, tentu sangat berhati-hati bukan?
Lebih tepatnya pengelolaan likuiditas mencakup perkiraan arus kas jangka pendek dengan cara selalu meninjau dan memantau arus kas saat ini dan berkelanjutan. Siapkan daftar supplier utama dan pembayaran mendesak yang harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan operasinal.
Cari tahu bagaimana kita dapat menekan pengeluaran, dan juga anda harus membuat standarisasi limitasi “Batas Atas” maksimal penjualan untuk tiap tiap account customer kita yang disesuaikan dengan analisa kemampuan bayar di tiap tiap customer.
Selanjutnya setelah bisa mengontrol analisis likuiditas yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan kebijakan yang sudah dibuat seperti keringanan pajak dan lain sebagainya.
Kemampuan adaptasi bisnis seperti apa yang dibutuhkan?
Mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional efek dari pandemi Covid-19. Misalnya startup dengan model business to business (B2B) bisa ikut merambah business to costumer (B2C). Begitu pun sebaliknya. Bahkan, perusahaan startup juga bisa menyasar Kementerian dan Lembaga pemerintah atau menerapkan model business to government (B2G).
Bagaimana dengan permodalan atau pendanaan, ada strategi khusus?
Tetap terus memperluas jaringan investasi dalam rangka mempersiapkan semua kemungkinan yang ada.Termasuk bila tiba-tiba perusahaan anda mendapatkan proyek yang mampu mendongkrak tansaksi dan revenue dalam jumlah besar. Hal tersebut akan disayangkan apabila kesempatan hadir namun tidak didukung dengan kesiapan permodalan.
1 Kolaborasi dan
sinergi apalagi yang bisa dilakukan di situasi seperti sekarang?
Dalam situasi ini banyak kesempatan bisnis yang bisa di jadikan peluang, dan semuanya dituntut untuk cepat. Menghadapi hal tersebut tidak bisa kita egois untuk mengambil semuanya dengan “One Man Show”. Karena semakin banyak peluang yang kita ambil semakin besar juga effort yang harus kita keluarkan.
Baik itu dari sisi
finansial, team, kemampuan dan
penguasaan bisnis. Ada baiknya kita berkolaborasi dengan partner yang pas dan saling melengkapi. Kolaborasi bisnis bukan
hanya B2B (Business to Business), bisa juga B2G (Business to Government) atau
G2B (Government to Business).
Bersambung.....
Teks: Redaksi
Foto: Dok. Pribadi
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
Ada 1 Komentar untuk Berita Ini
-
budi wijanarko 25 Agu 2021, 06:25:33 WIB
Semoga pemikiran dan ide yg solutif ini bisa di dengar oleh pemangku kebijakan ya pak bos..tetap lakukan yg terbaik..