Demo para pengemudi truk menyikapi penindakan kendaraan Overdimensi dan Overloading (ODOL) dengan sasaran kritik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI menjadi pertanda awal “perlawanan” atas ketidakadilan. Utamanya dalam penegakan hukum oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan program pemerintah Indonesia menuju Zero ODOL 2023.

Jika mencermati tuntutan pendemo dan pelaku usaha di bidang jasa angkutan barang adalah belum adanya keadilan dalam penindakan, khususnya adanya konsekuensi hukum bagi pemilik barang muatan. Selama ini boleh dibilang pemilik barang seakan enak-enakan menikmati “cuan” di tengah kemelut gonjang-ganjing penindakan ODOL.

Semua pelaku usaha di bidang jasa angkutan barang tentunya setuju dan tidak akan pernah menolak program Zero ODOL 2023. Program ini dinilai berdampak positif, akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keselamatan berlalu lintas. Namun dengan catatan semua dijalankan dengan transparan, jujur, tidak tebang pilih dan berkeadilan.

Baca Lainnya :

• Solusi Atasi Truk ODOL, Naikkan Daya Angkut Kendaraan dan Beri Amnesti Dimensi Karoseri0
• Protes Razia ODOL, Surat Terbuka Pengusaha Truk: Pak Jokowi, Kenapa Kami Selalu Disalahkan? 5
• Pusat Logistik Berikat dengan Kawasan Berikat Tak Sama, Ini Perbedaannya0
• Beda Gudang dengan Distribution Center dan Perannya dalam Rantai Pasok Restauran2
• Penerapan Tyre Management System pada Ban Truk Vulkanisir1

Penindakan ODOL saat ini seakan menunjukkan ketidakberdayaan Kemenhub dalam membuat aturan main di “lapangan” nya sendiri. Ditambah dengan adanya ego sektoral dari pemangku kepentingan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Sebagai contoh adalah adanya JBI (Jumlah Berat yang Diijinkan) berbasis kelas jalan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, tidak mungkin bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Kementerian Perhubungan  (PP Nomor 30 Tahun 2021 Pasal).   Mengingat jangkauan operasional kendaraan angkutan barang yang fleksibel dan tidak bisa dibatasi oleh trayek.

Kemajuan teknologi yang seharusnya bermanfaat dan dapat dinikmati oleh rakyat menjadi sia-sia tidak berguna. Daya angkut truk yang menjadi minim karena Muatan Sumbu Terberat (MST) berbasis kelas jalan, modifikasi daya angkut kendaraan yang tidak bisa diakomodir oleh regulasi.  

Dikarenakan harus mendapatkan ijin dari Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) menjadi contoh adanya hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Acuan pelaksanaan penindakan ODOL yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 277 untuk pelaku Overdimensi dan pasal 307 untuk Overloading hanya menyentuh pelaku langsung yaitu pengusaha angkutan dan pengemudi saja.

Tidak akan dapat menghentikan praktik ODOL karena salah satu unsur pelakunya yaitu pemilik barang muatan masih dibiarkan tidak tersentuh. Dengan pola kerjasama bagi hasil yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka, berarti biaya tilang Overloading menjadi tanggungan pengemudi truk atau dibagi dua dengan pengusaha truk.

Sedangkan, untuk kasus pelanggaran Overdimensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusaha truk, pemilik barang tetap bebas menyuruh-nyuruh. Jika dilihat pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Overdimensi dikategorikan sebagai kejahatan dan Overloading sebagai Pelanggaran (Pasal 316 UU 22/2009).

Seharusnya pelaku Overloading jika dilihat dari Perjanjian Pengangkutan Barang (Hukum Private) menyangkut 2 subyek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pemilik barang muatan dan pengusaha angkutan barang. Inilah hulu terjadinya pelanggaran Overloading, sehingga sudah seharusnya kedua subyek tersebut diikat dalam satu regulasi.

Diskresi Jadi Solusi Penindakan ODOL Tepat Sasaran

Mungkin masih ada solusi dengan pendekatan melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk dibuat aturan khusus sanksi bagi terjadinya pelanggaran Overloading. Karena Overloading dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, maka perlu adanya aturan sanksi dalam Administrasi Negara yang mengatur subyek yang terlibat dalam proses pelanggaran tersebut.

Sehingga dapat melengkapi kekurangan UU Nomor 22 Tahun 2009. Perlunya memberdayakan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pejabat publik.

Agar dapat membuat aturan main di “lapangan”nya sendiri. Melalui kewenangan pejabat dengan berpatokan pada prinsip moral pejabat pemerintahan sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tercantum dalam UU Nomor30 Tahun 2014.

Perlunya Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuat “terobosan” dengan melakukan diskresi (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014). Untuk mengakhiri polemik dasar penindakan Overloading terhadap pemilik barang muatan. Dengan kewenangan diskresi Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan mengenai sanksi untuk pemilik barang muatan.

Agar gonjang-ganjing penindakan ODOL ini dapat diakhiri dan tercipta keseimbangan serta rasa keadilan bagi semua pelaku usaha transportasi angkutan barang.Melalui diskresi Kementerian Perhubungan dapat membuat kebijakan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya dalam dunia angkutan barang.

Dimana perlunya menyesuaikan daya angkut kendaraan seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini kebijakan MST yang selalu berbenturan dengan kelas jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.

Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus menunjukkan “nyali” membuat aturan secara mandiri. Sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika ingin program yang dicanangkannya Indonesia Zero ODOL 2023 dapat tercapai.

Sebagai pemangku kepentingan seharusnya Kementerian Perhubungan, bisa sedikit mencontoh Kementerian Keuangan & Direktorat Jenderal Pajak yang selalu dinamis dan inovatif membuat terobosan-terobosan agar semua target yang diemban dapat tercapai maksimal.

Program Indonesia dalam mewujudkan Zero ODOL 2023 bukan hanya sekedar mimpi atau isapan jempol belaka. Saat ini hanya kurang selangkah membuat aturan yang berkeadilan. Aturan yang menjadi kunci suksesnya penegakan ODOL dilapangan.

 Amanah dari rakyat kepada para pejabat pemerintahan agar dapat dijalankan dengan transparan, jujur dan adil. Di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sangat jelas mengatur kewenangan yang diberikan, tinggal menunggu “nyali” nya saja.

Teks: Agus Pratiknyo ****

Foto: Istimewa

****

Merupakan pengusaha angkutan barang asal Boyolali yang kini menjabat Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD APTRINDO Jateng & DIY.